BERGOTONG ROYONG MENUJU TABANAN SERASI

th 2014

profil desa kebonpadangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.  Undang-undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa, melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.   Disamping itu otonomi akan memberikan kesempatan kepada desa untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri dan mewujudkan kemandirian desa dalam menentukan  proses perencanaan, pelaksanaan, pelestarian dan pengendaliannya pembangunan didesa secara partisipatif.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa,  dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangungan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang  merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan desa ini didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup, penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, arah kebijakan pembangunan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam mewujudkan kemandirian desa perlu dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berorientasi kepada transparansi, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang diperlukan suatu sistem akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan desa yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja pemerintahan desa dalam kurun waktu tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan penyempurnaan atas Peraturan Desa  Kebonpadangan Nomor 04 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) karena seiring dengan berkembangnya pola pikir ternyata masih banyak rencana-rencana kegiatan yang belum termuat didalamnya sehingga dalam penentuan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa setiap tahun menjadi terprogram .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonpadangan Tahun 2008-2013 tersebut perlu disusun lebih intensif guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelayanan public serta pengelolaan sumber daya dengan melakukan perubahan kearah perbaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang di masyarakat sesuai dengan potensi yang ndimiliki. Sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelajutan, demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian desa yang dicita-citakan.

1.2     Dasar Hukum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  

          Desa Kebonpadangan  meliputi :

 

  1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila
  2. Landsan Konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945
  3. Landasan Operasional antara lain :
    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

1.3    Pengertian

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, maksud & tujuan, arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, program kerja desa yang dipadupadankan/diselaraskan dengan  program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, arah kebijakan pembangunan daerah secara makro.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta pemikiran maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa  maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup:

  1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
  3. keuangan desa;
  4. profil desa;
  5. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

1.4     Prinsip dan Landasan Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pujungan Tahun  2008-2013  disusun dengan prinsip dan dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian  masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

  1. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
  2. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
  3. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
  4. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
  5. Selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
  6. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia;
  7. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
  8. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
  9. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
  10. Penggalian informasi, yaitu didalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi memlalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

1.5     Maksud dan   Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dimaksudkan sebagai pedoman umum dan arahan kebijaksanaan pembangunan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Desa Kebonpadangan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri sebagaimana termuat dalam slogan : Pharas Pharos Salunglung Sabayan Taka.

Tujuan penyusunan  RPJMDesa Pujungan adalah sebagai berikut :

  1. Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat dan tuntutan dari kebutuhan, maka perlu diagendakan program-program pembangunan secara menyeluruh.
  2. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
  3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
  4. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
  5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sedangkan tujuan penyusunan RKP Desa Kebonpadangan  adalah;

1. Menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati Tabanan melalui Camat Pupuan sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten Tabanan;

  1. Menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

 

 

 

1.6    Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

                                                 

1.7    Alur dan Sistematika Penyusunan :

Alur kegiatan penyusunan RPJM-Desa dilakukan berdasarkan :

1. Masukan

Dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

 

2. Proses

Dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3. Hasil

Dilakukan melalui, Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga; Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten. Dan APB Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa; Pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-desa, Indikasi program pembangunan di Desa, RKP-Desa, DURKP-Desa, berita acara Musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan di Desa.

4. Dampak

Dilakukan melalui, Peraturan Desa tentang Penyempurnaan RPJM-Desa; Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan Perbekel tentang RKP-Desa.

BAB II

PROFIL DESA

( GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA )

2.1.      KONDISI DESA

 

2.1.1        Sejarah Desa Kebonpadangan

     

Desa Kebonpadangan adalah hasil Pemekaran dari Desa Batungsel .Yang mana desa Kebonpadangan terdiri dari Lima dusun/Br Dinas dan Tiga Desa adat yaitu :

1.Banjar Dinas Kebon Kaja                              Desa Adat Kebonpadangan.

2.Banjar Dinas Kebon Kelod                            Desa Adat Kebonpadangan.

3.Banjar Dinas Baletimbang                              Desa Adat Baletimbang.

4.Banjar Dinas Galiukir Kaja                            Desa adat Galiukir.

5 Banjar Dinas Galiukir Kelod.             Desa Adat Galiukir.

Sebelum menjadi Desa Difinitif Desa Kebonpadangan menjadi Desa Persiapan selama 1 tahun yaitu tahun 1986 yang diperkuat dengan surat Sekretaris Wilayah daerah Tingkat II Tabanan Tanggal: 17 Mei 1986,dengan Nomor : 141/2692/Pem.Yang mana surat tersebut di nyatakan bahwa : UntukKelancaran dari Pada Pemerintahan Desa Persiapan,telah ditunjuk Seorang Kepala Desa Pesiapan yaitu : I NGH. WETAN SUTANAYA. Dan Sebagai Sekretaris Desa Persiapan : I GEDE ASDA GIRI.

Setelah tahun 1988 tepatnya tanggal,20 Juli 1988 Desa Kebonpadangan Resmi lepas dari Desa Batungsel/Menjadi Desa Difinitif yang diresmikan Oleh:Gubernur Daerah tingkat 1 Bali Prof Dr.Ida Bgs. Mantra.Serta sekaligus Pelantikan Kepala Desa Kebonpadangan Pertama.

Demikian Sejarah Singkat Desa Kebonpadangan .

 

2.1.2        Demografi Desa

 

Tofografi Desa  Kebonpadangan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian  600-700  meter diatas permukaan laut, curah hujan tinggi , luas wilayah 15,1322 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

  • § Sebelah Utara berbatasan dengan         : Desa Padangan.
  • § Sebelah Timur berbatasan dengan         : Desa Jelijih Punggang
  • § Sebelah Selatan berbatasan dengan       : Desa Mundeh Kangin
  • § Sebelah Barat berbatasan dengan          : Desa Pajahan

Penggunaan lahan di wilayah Desa Kebonpadangan adalah sebagai berikut  :

-         Daerah pemukiman seluas                                          : 15 Ha.

-         Daerah Perkebunan seluas                                         : 2039 Ha.

-         Daerah Pertanian persawahan                                    : 1Ha

-         Jalan dan gang                                                           : 90 Ha.

-         Untuk fasilitas umum (sekolah, perkantoran    : 150 Ha.

Pura, balai pertemuan dan yang lainnya)

Jalan di Desa Kebonpadangan terdiri dari :

-         Jalan provinsi 5 km dengan kondisi beraspal

-         Jalan kabupaten 7 km dengan kondisi beraspal yang sebagian besar rusak parah

-         Jalan desa 9 km dengan kondisi masih jalan tanah

-         Gang / jalan banjar 6 km sebagian telah dibeton dan sebagian masih jalan tanah

Jalan Subak 5 Km sebagian kecil telah dibeton dan sebagian besar masih jalan tanah

Desa Kebonpadangan merupakan bagian dari kecamatan Pupuan, wilayah kabupaten Tabanan bagian utara . Jarak menuju ibukota kecamatan 10 Km, menuju ibukota kabupaten 50 Km dan menuju ke ibukota provinsi 70Km.

Tabel 2

Orbitasi

No

Dari Desa Kebonpadangn

Indikator

Jarak (Km)

Waktu tempuh rata-rata

1

Ke Ibukota Kecamatan

10

30 menit

2

Ke Ibukota Kabupaten

50

2.5  jam

3

Ke Ibukota Provinsi

70

                3    jam

 

2.1.3        Keadaan Sosial

 

1.   Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kebonpadangan per Maret 2010 adalah sebanyak 3.533 jiwa, terdiri dari 1770 jiwa penduduk laki-laki dan 1763 jiwa penduduk perempuan.

2.   Klasifikasi jumlah rumah tangga / kepala keluarga per Banjar Dinas :

- Banjar Dinas Kebon Kaja            : RT/KK 92,   RTM 17

- Banjar Dinas Kebon Kelod          : RT/KK 114, RTM 25

- Banjar Dinas Baletimbang : RT/KK 89,   RTM 12

- Banjar Dinas Galiukir Kaja           : RT/KK 263, RTM 22

- Banjar Dinas Galiukir Kelod         : RT/KK 237, RTM 28

(RT = Rumah Tangga, KK = Kepala Keluarga, RTM = Rumah Tangga Miskin)

3.  Tingkat Pendidikan Masyarakat

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut  :

a.  Tidak pernah mengeyam pendidikan                                  : 123   orang

b.  Usia pendidikan dasar 7 s/d 12 tahun (SD)                        :

-  Pernah bersekolah / tidak tamat SD                           : 140   orang

- Tamat SD (tidak melanjutkan)                                    : 423orang

c.  Usia pendidikan dasar 12 s/d 16 tahun (SMP)                   :

-  Pernah bersekolah / tidak tamat SMP                        : 145   orang

- Tamat SMP (tidak melanjutkan)                                 : 363   orang

d.  Usia pendidikan menengah 16 s/d 19 tahun (SMA)           :

-  Pernah bersekolah / tidak tamat SMA                       : 75     orang

- Tamat SMA (tidak melanjutkan)                                 : 1257 orang

e.  Pendidikan Diploma I, II, III, S1. S2.S3                            :

-  Pernah mengeyam / tidak tamat                                 : 19     orang

- Tamatan Diploma / Sarjana                                        : 210   orang

4. Struktur penduduk menurut mata pencaharian

-   Petani                                           : 322 orang

-   Pegawai Negeri Sipil                     : 89  orang

-   TNI / Polri                                    : 10   orang

-   Pegawai swasta                             : 58 orang

-   Jasa                                              : 21  orang

-   Buruh                                            : 332  orang

-   Lain-lain                                        : 370  orang

5. Struktur penduduk menurut agama / penganut kepercayaan :

-   Penganut agama Hindu                  : 3526  orang

-   Penganut agama Islam                   : 2 orang

-   Penganut agama Katolik                : 0 orang

-   Penganut agama Protestan : 5 orang

-   Penganut agama Budha                 : 0 orang

-   Penganut Kong Hu Cu                  : 0 orang

-   Penganut kepercayaan                   : 0 orang

6. Struktur budaya

Kebudayaan daerah di Desa Kebonpaangan  tidak terlepas dari  Agama Hindu dengan konsep “Tri Hita Karana” (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya)

 

2.1.4  Keadaan Ekonomi

Struktur perekonomian Desa Kebonpadangan  masih bercorak agraris yang menitikberatkan pada sektor Perkunan. Hal ini didukung oleh  penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang terbesar sebanyak 92, % dari total penggunaan lahan desa, juga 53 % mata pencaharian penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Pada sektor ini komoditi yang menonjol sebagai hasil andalan  pertanian adalah kopi, kakao, cengkeh dan lainnya serta yang sedang dikembangkan dan dirasa cukup menjanjikan adalah Manggis.

Beberapa sektor ekonomi yang tergolong economic base dan menonjol di samping sektor pertanian sektor Perdagangan.

Pada sektor industri rumah tangga termasuk didalamnya adalah kerajinan jaritan Pakaian dan Sedikit Ukiran Yang Belum Berkembang.

Pada sektor jasa, yang menonjol adalah tumbuhnya lembaga/istitusi keuangan mikro berupa Koperasi Terbatas (Koperasi khusus Kelompok), LPD  sebagai pendukung ekonomi desa. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan.

2.2        Kondisi Pemerintahan Desa :

 

2.2.1        Pembagian Wilayah Desa

Secara administratif Desa Kebonpadangan terdiri dari Lima  Banjar Dinas yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kelian Dinas sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Banjar Dinas  Kebon Kaja

2. Banjar Dinas  Kebon Kelod

3. Banjar Dinas  Baletimbang

4. Banjar Dinas  Galiukir  Kaja

5. Banjar Dinas   Galiukir  Kelod

.

Pembagian wilayah diatas juga sama dengan pembagian wilayah secara adat yang mana masing-masing Banjar Adat dikepalai oleh seorang Kelian Adat lengkap dengan kepengurusannya.

2.2.2        Kondisi Kelembagaan

Struktur kelembagaan di desa Kebonpadangan disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan kelembagaan dari Desa Adat/Pekraman, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik.

Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK desa, PKK Banjar, dari sisi ekonomi misalnya koperasi banjar, koperasi subak, LPD, kelompok usaha kecil, kelompok tani, kelompok ternak, Gapoktan dan yang lainnya. Dari sisi pendidikan seperti komite sekolah, persatuan guru-guru dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti posyandu. Dari sisi budaya seperti seke gong, seke santi, seke angklung dan yang lainnya. Dari sisi sosial dan politik seperti karang teruna, lembaga subak dan subak abian.

Dari aspek keagamaan dan lembaga adat, Desa Pakraman Kebonpadangan terdiri dari

3 Desa Adat  12  Banjar Adat sebagai berikut :

1 Desa Adat  Kebonpadangan

2 Desa Adat Baletmbang

3 Desa Adat  Galiukir

1.Banjar Adat Kebon Kaja                                   2. Banajar Adat  Kebn Kelod

3.Banjar Adat  Baletimbang                                 4.Banajar Adat Sindingan

5.Bajar Adat  Kayu Sugih                                     6.Banjar   Adat Puseh

7.Banjar adat  Tegeh                                             8 Banjar Tengah

9.Bajar Adat Dalem                                              10.Banjar Adat Dauh pangkung

11.Banajar Adat Gedong                                      12.Banjar Adat Dayang

Banjar adat yang bernaung dibawah Awig-Awig Desa Pakraman masing-masing-masing memiliki kelompok-kelompok ayahan yang diikat dalam satu pararem suka-duka.

Dari segi kependudukan/krama, Desa Pakraman Kebonpadangan diklasifikasikan sebagai berikut  :

1. Krama Wed                : Adalah penduduk asli yang bertempat tinggal di Desa Pakraman

Kebonpadanganyang pendahulunya ikut serta dalam pembuatan    Pura

Tri  Kahyangan  /  Pura  Desa  dan  ikut dalam pembuatan lahan

perkebunan Padruwen Desa di Munduk Ngandang.

2. Krama Pengraman       : Adalah  krama  /  penduduk  yang  bertempat  tinggal diwilayah

Desa Pakraman Kebonpadangan  secara  sah  sebagai warga adat yang telah memiliki tanah perumahan sendiri.

3. Krama Tamiu              : adalah krama/penduduk tinggal sementara yang diikat oleh adat

istiadat Desa Pakraman Kebonpadangan.

Dari tiga golongan penduduk/krama desa diatas, satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, diatur dalam Awig-Awig Desa dan lebih lengkap dijabarkan dalam Tata Sukertha Pamidanda Desa Pakraman Kebonpadangan.

Seperti desa-desa lainnya yang ada di Bali, di Desa PakramanKebonpadangan terdapat banyak Pura – Pura umum, seperti Pura Tri Kahyangan, Pura Batur, Pura dayang ,Pura Batu Celeng ,Pura panjan,Pura bedugul,Pura taman sari. dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sarat dengan kehidupan religius. Pelaksanaan kegiatan keagamaan berlangsung sepanjang tahun. Keharmonisan antar warga tetap dijaga untuk menyatukan misi dan visi, melangkah bersama dalam suasana kekerabatan yang kondusif. Implementasi bentuk persatuan, kekeluargaan, dan  kekrabatan diwujudkan dengan koordinasi antar Prajuru Desa Pakraman bersama-sama krama desa / masyarakat melalui konsep  gotong royong.

Dari aspek wilayah pertanian Desa Kebonpadangan terbagi atas tiga organisasi Subak yaitu :

  1. Subak Abian Batur Penatahan mewilayahi seluruh areal perkebunan di Kebonpadangan.
  2. Subak Abian manik Buana mewilayahi areal Perkebunan yang ada di Banjar Dinas Baletimbang.
  3. Subak Batur dayang sari mewilayahi areal perkebunan yang ada di banjar Dinas Galiukir,Kaja Dan Kelod.

 

2.2.3        Struktur Organisasi Pemerintahan Desa : X

Keterangan  :

Garis koordinasi  :

Garis perintah     :

2.2.4        Keadaan Musim 

 

Pengaruh “Global Warning” menjadi musim-musim tidak menentu, prediksi dan kebiasaan musim sering tidak tepat. Biasanya pada bulan bulan April – Juli adalah musim kemarau , bulan Agustus adalah musim peralihan (pancaroba), bulan oktober – Maret adalah musim hujan. Namun tidak jarang belakangan musim menjadi tidak menentu :

Tabel 3

Data Curah Hujan di Desa Kebonpadangan tahun 2009-2010

N0.

Bulan

Banyaknya curah hujan (mm)

Thn. 2009

Thn. 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

233

425

55

8

10

12

15

50

163

354

499

351

302

211

455

12

10

12

14

60

222

212

487

322

Curah Hujan Desa Kebonpadangan.

Gambar 1. Grafik curah hujan di Desa Kebonpadangan Tahun 2009 – 2010

 

BAB III

POTENSI  DAN MASALAH

 

3.1    Potensi

 

3.1.1  Sumber Daya Alam

 

Karakteristik tanah di Desa Kebonpadangan termasuk tanah yang subur, alam pegunungan menyediakan sumber-sumber mata air yang cukup baik untuk kepentingan tumbuhan dalam pertanian dan perkebunan maupun untuk kepentingan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, panorama yang cukup indah dengan ciri khas bentangan perkebunan kopi yang memberikan harapan untuk berkembang menjadi daerah wisata agro pertanian, akan tetapi dari segi pengolahan sumber daya alam yang tersedia belumlah maksimal karena kurangnya pemahaman dalam teknik-teknik pengolahannya.

Dari aspek fungsi lahan, wilayah Desa Kebonpadangan terdiri dari :

  • pemukiman seluas                     :   15  ha
  • persawahan                              :   1 ha
  • perkebunan                              :   2039ha
  • kuburan                                    :   2 ha
  • Perkantoran / fasilitas umum      :    90 ha

 

 

3.1.2 Sumber Daya Perekonomian

 

         A. Sub sektor pertanian dan perkebunan

Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Desa Kebonpadangan beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim kemarau dan hujan yang ideal dan sangat mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil dari sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga dijual untuk menunjang sektor lain seperti urunan di Desa Pekraman untuk kepentingan yadnya juga untuk kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Sektor pertanian/perkebunan terutama perkebuanan kopi masih menjadi hasil andalan para petani di Desa Kebonpadangan, akan tetapi perlu diperhatikan dan sangat disayangkan karena sebagian wilayah pertanian dan perkebunan telah dimiliki oleh orang luar, sedangkan penduduk asli banyak menjadi Petani perkebunan kebun miliknya.

Areal persawahan telah banyak beralih fungsi menjadi areal perkebunan dan perumahan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

  1. Harga dan hasil perkebunan dipandang lebih menjanjikan.
  2. Melambungnya harga jual tanah.
  3. Kepadatan areal pemukiman.
  4. Semakin berkurangnya debit air yang mengaliri persawahan karena sumber-sumber air banyak dipakai sebagai sumber air minum yang dibawa sampai kerumah-rumah warga.

Selain kopi juga dibudidayakan tanaman lain seperti kakao, cengkeh, pisang,Manggis,Durian dan yang lainnya. Disamping itu pula sekarang petani banyak yang mengembangkan tanaman kayu gempinis, cempaka, majegau dan kayu-kayu lainnya yang fungsinya disamping sebagai tanaman perindang yang cukup mudah cara penanamannya juga harganya yang cukup mahal.

B. Sub sektor perikanan

Sub sektor perikanan kurang diminati oleh para peternak, hanya beberapa orang saja yang mengembangkan perikanan, itupun hanya untuk kepentingan sendiri dan tidak dipergunakan sebagai komoditi penghasilan, akan tetapi hal yang sangat ironis bahwa sungai-sungai yang ada seperti sungai Yeh Ha, Sungai Mesi, Sungai Hata, Sungai Yeh tawan,Sungai Yeh Sayah dan yang lainnya  mesti banyak ikannya justru sulit mencari ikan karena masyarakat terlalu dibebaskan untuk mencari ikan dengan alat-alat yang bisa membunuh benih / anak ikan, hal ini sama juga dengan terlalu bebasnya masyarakat menembak burung, memburu kijang dan memburu hewan lainnya dihutan lindung. Maka terhadap hal ini pentingnya diadakan penyuluhan-penyuluhan dan pembinaan-pembinaan dimasyarakat serta diperketat dengan sanksi-sanksi adat dan hukum negara.

 

C. Sub sektor peternakan

Sub sektor peternakan di Desa Kebonpadangan cukup berkembang, diantaranya ada ternak kambing, sapi, babi dan ayam. Ternak babi yang usahanya lebih banyak dalam skala rumah tangga juga ada kelompok peternak babi khusus yang anggotanya terdiri dari RTM, begitu pula ternak sapi dan kambing yang sebagian besar usaha kelompoknya didanai oleh pemerintah seperti kelompok ternak sapi yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube-FM). Dengan berkembangnya usaha peternakan dirasakan dapat membantu kebutuhan hidup dan keluarga dan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

 

  1. D.    Sub sektor industri kecil

Sub sektor industri kecil di Desa Kebonpadangan dapat berkembang dengan pesatnya karena sub sektor ini adalah usaha yang paling praktis dan mudah karena dapat dikerjakan sebagai pengisi waktu luang dan bisa juga dikerjakan pada malam hari seperti rajutan benang, Dan Sub Sektor Usaha Olah kayu (Serkel)

 

E.  Sub sektor seni budaya

Sub sektor seni budaya di Desa Kebonpadangan, disetiap Banjar Adat memiliki perkumpulan seni seperti sekhe santi, sekhe angklung, sekhe gong dan yang lannnya, semuanya berguna untuk kepentingan upacara agama dan untuk dipertontonkan dalam kegiatan keramaian. Sanggar-gangar seni dan sekhe-sekhe adalah sebuah alat dalam usaha pelestarian seni budaya yang dikwatirkan akan mengikis seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pengaruh-pengaruh budaya dari luar. Mungkin sebagian besar orang Pupuan berpendapat bahwa Desa Kebnpadangan adalah daerah seni dan banyak bakat-bakat seni yang ada. Hal ini ditunjukkan bahwa dalam beberapa ajang festival seni atau lomba seni sekhe seni Desa Kebonpadangan yang mana Belum Mendapat Prestasi yang diinginkan namun Tetap Memajukan Budaya Seni tersebut.

F. Sub sektor pariwisata

Sub Sektor Pariwisata Kebonpadangan Khususnya Yeh Panes yang Ada di wilayah Br Dinas galiukir Kelod baru Akan Diusulkan Saat ini Sebagai daerah Objek Wisata.

3.1.3 Sumber Daya Manusia

Masyarakat merupakan salah satu sumber daya atau modal dalam menggerakan pembangunan di Desa Kebonpadangan. Jika kwantitas dan kwalitas sumber daya manusia ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban dan sekaligus penghambat pembangunan. Pengendalian kwalitas sumber daya manusia di Desa Kebonpadangan dilaksanakan secara mandiri maupun melalui pola pembinaan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Perkembangan penduduk di Desa Pujungan setiap bulannya dicatat khusus dan dilaporkan ke tingkat atasan secara berkala. Data akhir perkembangan penduduk di Desa Kebonpadangan adalah sebagai berikut  :

-  Jumlah kepala keluarga                                           :             KK

-  Jumlah penduduk seluruhnya                                   :             jiwa

-  Jumlah penduduk laki-laki                          :            jiwa

-  Jumlah penduduk perempuan                                  :            jiwa

-  Jumlah penduduk pendatang/tinggal sementara        :              jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan umur disajikan dalam tabel 4 dan Gambar 2 berikut:

Tabel 4

DATA KEPENDUDUKAN

NO.

DSN/BR.

JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB KTP

KET

WNI

WNA

WNI+ WNA

L

P

L+P

L

P

L+P

L +P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5Kebon  kaja

Kebon Kelod

Baletimbang

Galiukir Kaja

Galiukir kelod102

145

71

279

38689

155

79

222

373191

300

150

501

759   191

300

150

501

759

Jumlah

9839881.901   1.901

NO.

DSN/BR.

JUMLAH KEPALA KELUARGA

KET

WNI

WNA

WNI+ WNA

L

P

L+P

L

P

L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5Kebon  kaja

Kebon Kelod

Baletimbang

Galiukir Kaja

Galiukir Kelod  92

113

88

261

235  -

1

1

2

292

114

89

263

237   92

114

89

263

237

Jumlah

789 6795   795

No

Banjar Dinas

Wajib KK

Yang telah memiliki KK

Keterangan

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 

Kebon Kaja

Kebon Kelod

Baletimbang

Galiukir Kaja

Galiukir Kelod

92

114

89

            263

237

92

114

89

263

237

Jumlah

795

795

NO

DSN/BR.JUMLAH PENDUDUK YG TELAH MEMILIKI KTP.

KET.

WNI

WNA

L

P

JML

L

P

JML

WNI/WNA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

Kebon Kaja

Kebon Kelod

Baletimbang

Galiukir Kaja

Galiukir Kelod

102

145

71

279

386

89

155

79

222

373

191

300

150

501

759

191

300

150

501

759

JUMLAH

983

918

1.901

1.901

No

Perincian

Warga Negara RI

Orang Asing

Jumlah

Keterangan

Laki – Laki

Perempuan

Laki – Laki

Perempuan

Laki – Laki

Perempuan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Penduduk awal Bulan ini 1763     1753 1763     1753     3.516
2 Kelahiran Bulan ini
3 Kematian Bulan ini

2

1

2

1

3

4 Pendatang bulan ini

2

2

2

5 Pindah bulan ini
6

Penduduk Ahir bulan ini     1763     1754  1763       1754   3.517

No

Banjar Dinas

Lahir

Mati

Datang

Pindah

Dewasa

Anak – anak

Dewasa

Anak – anak

Dewasa

Anak – anak

P

L

Jml

P

L

Jml

P

L

Jml

P

L

Jml

P

L

Jml

P

L

Jml

P

L

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

2

3

4

5

Kebon Kaja

Kebon Kelod

Baletimbang

Galiukir Kaja

Galiukir Kelod

1

2

1

2

2

2

.

BAB  IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Dokumen perencanaan pembangunan desa mengandung prioritas program dan tindakan yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun untuk mewujudkan visi pembangunan desa  Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang di cita-citakan. Keberadaan dokumen ini sangatlah penting bagi semua pelaku pembangunan di desa, sebagai pedoman/acuan pembangunan, meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pemulihan pemulihan ekonomi dan memperkuat  landasan pembangunan yang berkelanjutan serta menjadi jembatan untuk memadukan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh desa dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melaui SKPD.

Penetapan Visi dan Misi Pembangunan desa dan arah kebijakan pembangunan desa Kebnpadangan didasarkan pada potensi, peringkat permasalahan dan tindakan atau program dan kegiatan serta harapan-harapan yang di cita-citakan yang digagas dari seluruh komponen masyarakat desa secara bertahap.  Penggalian masalah dan potensi dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) alat kaji yaitu, sketsa desa, kelembagaan dan kalender musim. Dari penggalian dengan alat-alat kaji dari elemen masyarakat yang terkecil dan melibatkan seluruh komponen masyarakat (unsur laki-laki dan perempuan), dan ditemukan 9 (sembilan) bidang prioritas kegiatan yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan desa Pujungan.

4.1. Visi dan Misi Desa Kebonpadangan

 

                                                                          4.1.1 Visi Pembangunan Desa

Visi pembangunan Desa Kebonpadangan adalah ” Mewujudkan masyarakat Desa Kebonpadanganyang

MANDIRI, sejahtera dan berbudaya dalam konsep Tat Twam Asi ”.

4.1.2  Misi Desa

Misi pembangunan Desa  Kebonpadangan Tahun 2008-2013 adalah :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan, serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan falsafah ”Tri Hita Karana”
    1. Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa
    2. Meningkatkan Penuntasan kemiskinan dan kerawanan sosial
    3. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah
    4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
    5. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
    6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tatanan kepemerintahan yang baik.
    7. Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri.

4.2.  Kebijakan Pembangunan

Pendekatan dasar yang dipakai dalam menentukan kebijakan umum pembangunan adalah dengan dasar prioritas/pemeringkatan permasalahan dan pemeringkatan usulan kegiatan yang disepakati didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan setiap tahunnya dan sesuai dengan sumber pendanaan desa, yaitu :

  1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Prinsip-prinsip pembangunan yang digunakan dalam menentukan arah kebijakan umum anggaran desa, mengacu kepada Permendagri Nomor 66 tahun 2007, adalah :

-         Demokratis , anggaran baik yang bersumber dari pusat, daerah dan desa,  yang berkaitan dengan pendapatan maupun yang berkaitan dengan pengeluaran ditetapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, dan mendapatkan persetujuan dari Lembaga Permusyawaratan Desa atau BPD.

-         Adil , yaitu bahwa anggaran desa diarahkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat dan secara proporsional dialokasikan bagi semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

-         Transparan , yaitu proses perencanaan , pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran desa diketahui tidak saja oleh perwakilan masyarakat dalam hal ini BPD, tetapi juga kepada masyarakat umum.

-         Bermoral tinggi , yaitu bahwa dalam mengelola anggaran, pemerintah desa tidak hanya berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku melainkan senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.

-         Berhati – hati , pengelolaan anggaran desa dilakukan secara berhati – hati karena sumberdaya berada pada jumlah yang terbatas dan mahal harganya.

 

4.2.1   Arah Kebijakan Pembangunan Desa

 

A. Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum pendapatan desa adalah :

Effetive,

optimalisasi penggalian potensi sumber pendapatan desa dengan rasio/perbandingan yang wajar antara biaya operasional dan pencapaian pendapatan.

 

Sustainable,

penggalian potensi pendapatan desa pada upaya-upaya yang mengutamakan keberlanjutan sumber pendapatan, serta inovasi penggalian dan pembentukan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan desa mengenai sumber pendapatan desa sekurang-kurangnya memuat :

  1. Sumber pendapatan;
  2. Jenis pendapatan;
  3. Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
  4. Bagian dana perimbangan;
  5. Persentase dana alokasi desa;
  6. Hibah;
  7. Sumbangan;
  8. Kekayaan.

2. Isu Strategis

 

Isu strategis dari sisi pendapatan desa Kewbonpadangan terdiri atas :

  1. Optimalisasi pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil  kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD);
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak  mengikat.

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a disalurkan melalui kas desa dan sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud diatas adalah :

1. Tanah kas desa Adat

2. Pasar desa;

3. Bangunan desa;

4. dan. Lain-lain kekayaan milik desa.

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak  maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak mengadakan pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten, akan tetapi dibenarkan untuk memungut sumbangan-sumbangan.

3. Kebijakan Umum

 

Mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pembuatan badan hukumnya.

 

 

B. Pengelolaan Belanja Desa

1. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan umum belanja desa adalah:

 

Efficient,

Input dalam belanja langsung dan tidak langsung dihitung sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengeluaran yang tidak relevan.

 

Effektive,

Dengan input yang terencana, target output yang jelas dan terukur serta outcome yang realistis diharapkan dapat tercapai efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Akuntabilitas,

Pelaksanaan belanja dapat dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja yang terukur.

2. Isu Strategis

Isu strategis dalam rangka memenuhi prinsip dasar pengelolaan belanja diatas, antara lain :

  1. Pengelolaan belanja desa dengan sumber pendanaan dari pendapatana asli desa di gunakan untuk pembangunan desa.;
  2. Pengelolaan belanja desa dengan sumber pendanaan Pemerintah (APBN), Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) atau Pemerintah Kabupaten (APBD Daerah) disesuaikan dengan aturan dan pedoman yang diberlakukan, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  3. Pengelolaan belanja desa dengan sumber bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pengelolaan belanja desa dengan sumber hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak  mengikat;

3. Kebijakan Umum

  1. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan pengadaan perangkat yang memadai.
  2. Mengoptimalkan pelayanan publik dengan peningkatan kapasitas pelaksana-pelaksana kegiatan di desa melalui pelatihan-pelatihan seperti akuntasi, komputer dll.
  3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menentukan dan memetapkan peringkat usulan kegiatan yang akan dikerjakan.

 

 

 

 

 

 

4.2.2        Masalah, Potensi dan Program

 

Bidang prioritas pembangunan yang ditentukan dengan permasalahan–permasalahan potensi yang telah di tetapkan yang menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa, yaitu :

1. Bidang pelayanan umum pemerintah desa.

a.   Permasalahan :

Administrasi desa dan pelayanan belum optimal

b.   Potensi :

- Sarana Prasarana

- Sumber Daya Manusia

c.   Program :

-   Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumber daya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer, pengarsipan dll

-   Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.

-   Menyusun RPJMDesa periode 5 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKP desa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.

2. Bidang ekonomi

  1. Permasalahan :

-         Petani Ternak kekurangan modal usaha

-         Pasar Desa tidak lagi memadai menampung jumlah pedagang yang terus berkembang karena jumlah pedagang semakin banyak dan lanilla terlalu sempit.

-         Usaha Pengerajin kurang lancar

-         Lain-lain

  1. Potensi :

-         Dana Perguliran SPP di UPK

-         Lahan untuk pengembangan pasar

-         Tenaga kerja

  1. Program :

-         Penambahan modal untuk Kelompok

-         Bantuan Bibit Ternak

-         Membangun pasar bertingkat

-         Pelatihan kewirausahaan Pengrajin

3. Bidang kesehatan

  1. Permasalahan :

-    Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyakit menular yang berbahaya.

-    Banyak masyarakat miskin yang kesulitan berobat karena biaya tidak ada

-    Peralatan posyandu sangat kurang sehingga pelayanan kurang maksimal  termasuk PMT sangat minim di 6 banjar

-    Warga Jompo banyak yang terabaikan ( Kesehatan & Kesejahteraan Kurang)

b.    Potensi :

-    Puskesmas / Tenaga Kesehatan

c.    Program :

-    Penyuluhan kesehatan.

-    Jamkesmas, JKBM dll

-    Peningkatan pelayanan Posyandu, PMT dan peningkatan Sarana Prasarana

4. Bidang pendidikan

  1. Permasalahan :

-    Kualitas pendidikan Anak – anak dari RTM kurang baik karena kurang

biaya, bahkan banyak dari anak RTM yang drop out

-    Gedung TK Santiyasa terlalu kecil dan sempit

-    Komite sekolah

-    Guru

-    Dinas Pendidikan

  1. Program :

-    Beasiswa untuk siswa RTM

-    Memperkerjakan masyarakat yang memiliki potensi sebagai guru

5. Bidang sarana dan prasarana

  1. Permasalahan :

-    Jalan kabupaten rusak yang disebabkan oleh belum adanya penggladagan

dan pengaspalan jalan.

-    Jalan-jalan lingkungan  becek dan rusak

-    Air meluap di saat musim hujan karena draenase mampet tidak ada saluran

-    Rumah – rumah RTM tidak layak huni

-    Balai Banjar sempit.

-    Banyak senderan jalan jebol akibat hujan deras.

-    Lapangan umum tidak merata

-    Keamanan dijalan raya sangat rawan karena tidak ada trotoar jalan

-    Kesulitan transportasi karena tidak ada jembatan

-    Kesulitan petani berkumpul karena tidak ada balai subak.

-    Dan yang lainnya

  1. Potensi :

-         Tenaga Kerja

-         Lahan

  1. Program :

-    Perbaikan Senderan

-    Peningkatan jalan lingkungan

-    Perbaikan saluran Drainase

-    Pembangunan Rumah bagi RTM

-    Rehab Balai Banjar

-    Pengadaan trotoar jalan

-    Pengadaan lapangan Sepak Bola

-    Perbaikan dan pengadaan jembatan

-    Pengadaan balai subak

-    dan yang lainnya

6. Bidang sosial

  1. Permasalahan :

-    Rumah – rumah RTM tidak layak huni.

-    Kaum Ibu dan Perempuan banyak yang tidak memiliki Ketrampilan

-    Warga RTM banyak yang tidak memiliki penghasilan tetap

-    Partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan masih rendah

b.  Potensi :

-    Tenaga Kerja

-    Sumber Daya Manusia

c. Program :

-    Rumah untuk RTM

-    Pelatihan Ketrampilan untuk kaum ibu dan perempuan , terutama RTM

7. Bidang agama dan seni budaya

  1. Permasalahan :

-    Belum dipahami secara luas tentang prinsip dasar agama ” tattwa, susila,

upakara ”.

-    Sulitnya mengumpulkan sekhe gong wanita.

-    Masih ada kekurangan perangkat gamelan gong, angklung dan lainnya.

-    Isi awig-awig Desa Pakraman banyak yang tidak sesuai dengan keadaan

sekarang.

  1. Potensi :

-    Penyuluh agama, pemangku dan lembaga adat

-    PKK

-    Tenaga kerja

-    Lembaga adat

  1. Program :

-    Rencana mengadakan penyuluhan-penyuluhan / dharma wacana keagamaan.

-    Pembentukan sekhe gong wanita.

-    Peningkatan Sarana Prasarana  Gong dan angklung

-    Revisi awig-awig Desa Pakraman Pujungan.

8. Bidang-bidang lain yang lebih detail disebutkan pada lampiran RPJMDesa ini yang

merupakan program pembangunan desa 5 (lima) tahun kedepan.

4.2.3 Program Pembangunan Desa

 

Rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam rumusan RPJMDesa selama lima tahun dituangkan dalam RKP-Desa untuk dilaksanakan menurut skala prioritas yang diputuskan dalam musyawarah desa.

Disamping program pembangunan yang termuat dalam misi pembangunan desa, bahwa dalam bidang / sektor-sektor tertentu dalam arah kebijakan pembangunan diuraikan sebagai berikut  :

 

1. Bidang Pelayanan Umum Pemerintah Desa

  1. Meningkatkan jiwa pengabdian dan kesetiaan segenap aparatur pemerintahan desa sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Menata kelembagaan pemerintahan desa dan memperkuat sumberdaya manusianya dengan peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan dalam aplikasi komputer, pengarsipan dll
  3. Menyusun RPJMDesa periode 5 tahunan sebagai dokumen perencanaan pembangunan di desa serta penyusunan RKPdesa setiap tahunnya yang dibuat secara partisipatif, untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat menuju kemandirian masyarakat.
  4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.

2. Bidang Ekonomi

  1. Memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam seoptimal mungkin untuk menghasilkan produk industri kecil dan kerajinan rumah tangga yang memiliki nilai tambah serta aktivitas perdagangan yang mampu menunjang pembangunan di desa.
  2. Meningkatkan pembangunan pertanian baik lahan basah (sawah) ataupun lahan kering (perkebunan) melalui peningkatan produksi, pasca panen dan pemasaran yang berwawasan agribisnis, dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya tanah dan air yang tersedia.
  3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan (petani, peternak, nelayan atau usaha mikro dan kecil lainnya) yang bertumpu pada mekanisme pasar dengan penguasaan teknologi melalui bimbingan dan penyuluhan.
  4. Mengembangkan usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh kaum perempuan untuk dapat meningkatan kesejahteraan keluarga melalui penambahan permodalan dan bimbingan dan penyuluhan.
  5. Mengoptimalkan pengelolaan/penggunaan dana atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah daerah ataupun pusat dengan efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
  6. Mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan koperasi berbasis masyarakat dan lembaga keuangan mikro di desa untuk dapat meningkatkan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil di desa untuk dapat meningkatkan volume usaha ekonomi kerakyatan yang tumbuh didesa.
  7. Mendorong pembangunan pariwisata yang tumbuh di desa untuk  memperluas kesempatan kerja dan mendorong pengembangan usuha-usaha lain yang diakibatkan oleh pembangunan pariwisata sebagai dampak ikutannya, dengan memperhatikan adat, budaya dan pelestarian lingkungan dalam konsep Tri Hita Karana.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

  1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
  2. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
  3. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
  4. Tertib admnistrasi penduduk yang tergolomg Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
  5. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.

4. Bidang Pendidikan

  1. Memelihara dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi anak usia sekolah dengan pemeliharaan dan pengadaan prasarana serta sarana pendidikan.
  2. Mengupayakan pendidikan bagi keluarga kurang mampu atau yang tergolong RumahTangga Miskin (RTM) untuk dapat menyelesaikan pendidikan minimal pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
  3. Menyelenggarakan pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan luar sekolah.
  4. Mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui upaya-upaya pelayanan Perpustakaan Umum, koran dan majalah untuk umum dalam skala desa.

5. Bidang Sarana dan Prasaran Penunjang

  1. Mengadakan perbaikan / rehab terhadap  prasarana jalan dan jembatan yang telah rusak, baik jalan desa ataupun jalan banjar  untuk memperlancar dan memudahkan transportasi.
  2. Mempertahankan kondisi prasarana jalan dan jembatan yang ada baik jalan desa ataupun banjar dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaannya.
  3. Mengadakan perehaban terhadap bangunan milik desa ataupun bangunan milik banjar, sekolah dan bangunan umum lainnya.
  4. Memelihara dengan baik secara terus-menerus sarana penerangan jalan.

 

6. Bidang Ketertiban dan Keamanan

  1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia, sarana prasarana perlindungan masyarakat (Linmas)
  2. Memelihara poskamling yang sudah ada dan membangun sarana pos keamanan lingkungan

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam, Linkungan Hidup dan Pembangunan Wilayah

  1. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk membantu pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan meningkatkan animo masyarakat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan melalui usaha penangkaran dan rehabilitasi habitat dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melalui program pembinaan dan penyuluhan.
  2. Memelihara dan menertibkan penggunaan sumber air agar adanya pemerataan terhadap semua kebutuhan masyarakat serta.
  3. Memberdayakan masyarakat petani subak sebagai pemakai air yang berperan penting sebagai pengelola jaringan irigasi dan sluran utama sampai petak tersier termasuk kebijakan pembagian air, pola tanam dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada yang difasilitasi pemerintah.
  4. Menentukan batas-batas daerah pemukiman dan batas-batas cagar budaya/cagar alam sehingga ciri khas daerah dapat dipertahankan.
  5. Membatu upaya pemerintah daerah dalam upaya tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib kelestarian daya dukung lingkungan hidup.
  6. Menjaga kelestarian hutan sebagai cagar alam dengan tidak merusak ekosistem didalamnya.

 

8. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan Peran Perempuan

  1. Membantu pemerintah dan pendataan Rumah Tangga Miskin serta membatu tertib administrasi kependudukan terutama keluarga miskin sebagai perlindungan hukum dan terarahnya pelayanan dan perencanaan pembangunan.
  2. Membantu seluruh intervensi dan kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan.
  3. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam partisipasinya dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.
  4. Meningkatkan partisipasi dan kemandirian organisasi perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengadaan saran prasarana penunjangnya.

9. Bidang agama dan sosial budaya

  1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemasyarakatan.
  2. Mengupayakan peningkatan kwalitas pendidikan agama melalui peningkatan SDM dibidang pendidikan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana yang memadai.
  3. Memberikan penyuluhan, agama terpadu kepada umat sedharma dimasing-masing banjar adat, generasi muda serta memantapkan pelaksanaan upakara keagamaan  dan susila/etika umat beragama.
  4. Mengembangkan dan melestraikan kelembagaan sosial budaya yang tumbuh di masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana prasarana penunjang selayaknya.

 

 

4.2.4 Strategi Pencapaian

 

Diperlukan srategi tertentu sehingga visi misi yang diemban pemerintah desa dapat benar – benar diwujudkan.Strategi yang disusun berupa kebijakan–kebijakan dalam upaya pengimplementasian  misi yang telah dicanangkan sehingga dapat menjadi payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan yang bersasaran.

Berikut ini akan diuraikan kebijakan – kebijakan dari masing–masing misi sebagai rangkaian strategi Pembangunan Desa Kebonpadangan :

Misi 1      : Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan

program kesehatan, serta pengalaman ajaran agama kepada masyarakat sesuai dengan

falsafah ”Tri Hita Karana”.

 

Kebijakan :

  1. Menciptakan pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai
  2. Memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan ketahanan   terhadap wabah penyakit.
  3. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kwalitas pendidikan dengan penyediaan sarana prasarana dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
  4. Mendorong tumbuhnya lembaga pendidikan / keahlian khusus.
  5. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat desa.
  6. Meningkatkan pelayanan pos terpadu kepada balita dan lansia.
  7. Peningkatan kapasitas kader posyandu sebagai kader kesehatan desa.
  8. Tertib admnistrasi penduduk yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk terarahnya pemberian bantuan kesehatan pemerintah.
  9. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat melalui pengadaan sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.

Misi 2      : Menggali, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

                   Kebijakannya :

Menciptakan iklim yang kondusif untuk tumbuh kembangnya kebudayaan daerah dan memfasilitasi pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi 3      : Meningkatkan upaya penuntasan kemiskinan dan kerawanan sosial.

Kebijakan :

Pembinaan kesejahteraan sosial dengan menciftakan iklim yang kondusif dalam mendorong masyarakat dan setiap keluarga untuk meningkatkan peran serta dalam kesejahteraan masyarakat.

Misi 4      : Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan

melalui program strategis dibidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha

kecil dan menengah serta program pariwisata.

 

Kebijakan :

1. Mendorong tumbuhnya industri kecil – menengah utamanya untuk pengolahan

hasil pertanian dan industri kerajinan.

2. Pengembangan usaha kecil menengah untuk memaksimalkan keunggulan

kompetitif usaha melalui koperasi dan lembaga ekonomi pedesaan

3. Pengembangan pasar tradisional dan usaha – usaha perdagangan

4. Peningkatan kesempatan kerja serta mendorong perbaikan kualitas tenaga kerja.

Misi 5      : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh

kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Kebijakan :

Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian pembangunan.

Misi 6      : Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Kebijakannya :

 

1. Pengendalian dan penertiban Administrasi & Kependudukan

2. Penerapan supremasi hukum serta mendorong terciptanya partisipasi masyarakat

dalam mewujudkan Ketentraman & Ketertiban.

3. Menyelaraskan pemanfaatan ruang wilayah dan mengupayakan penertibannya

untuk perlindungan potensi wilayah

Misi 7      : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tatanan kepemerintahan yang

baik

 

Kebijakan :

  1. Meningkatkan kemampuan dan keahlian aparat guna memacu pelayanan yang memadai di dukung sarana teknologi

2.Melakukan pengelolaan keuangan desa secara efisien dan transparan.

 

Misi 8         : Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang MANDIRI

 

 Kebijakan :

1. Mendorong peningkatan Sumber Daya Manusia / Indeks pembangunan Manusia

2. Peningkatan Kapasitas dan penguatan kelembagaan yang ada di desa

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengembangannya.

 

BAB VI

PENUTUP

 

            Bahwa dipandang perlu diadakan penyempurnaan atas program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan desa Pujungan Nomor 04 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonpadangan karena seiring dengan berjalannya perkembangan pemikiran dan realita kebutuhan masyarakat, maka diadakanlah penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonpadangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Tahun 2011-2014 yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Desa Kebonpadangan  sebagai tindak lanjut dari proses penggalian masalah dan potensi serta harapan seluruh masyarakat desa yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui berbagai tahapan.

Harapan masyarakat tercetus dalam Visi dan Misi pembangunan desa Kebonpadangan “ Mewujudkan masyarakat yang MANDIRI, sejahtera berkonsep Tat Twam Asi “ yang kemudian diterjemahkan menjadi  kebijakan pembangunan desa dan dituangkan kedalam program-program pembangunan desa. RPJM Desa ini juga merupakan pedoman pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yang akan diterjemahkan menjadi  Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam setiap tahunnya, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan desa yang dicita-citakan.

RPJM Desa ini, juga menjadi harapan kami untuk dapat menjadi jembatan dalam rangka menyelaraskan program-program kerja dari SKPD terkait dalam memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan desa Kebonpadangan dalam 5 tahun kedepan.

Demikian hasil kajian RPJM DesaKebonpadangan Tahun 2011-2014  ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat desa Kebonpadangan sesuai dengan misi yang diemban dan mewujudkan Visi pembangunan Desa Kebonpadangan. Akhirnya atas nama tim penyusun kami mohon maaf atas segala kekurangan karena kami menyadari bahwa apa yang dapat kami perbuat sangat jauh dari kesempurnaan dan terima kasih atas bantuan dari semua pihak sehingga RPJM Desa Kebonpadangan ini dapat disempurnakan.

Hormat kami,

Tim Penyusun

sepanjang 2o meter badan jalan tergerus ai akibat derasnya hujan

lokasi jalan yang longsor

Selamat tahun Baru 2013

UPPO, sebuah wujud perhatian pemerintah kepada kelompok tani yang berkomitmen melaksanakan integrasi kegiatan di tempat kelompok tersebut yang kedepannya berimbas pada kesejahteraan anggota,masyarakat,serta menunjang pembangunan yang bernuansa organik dan bersih .salah satu kelompok tani yang ada di galiukir ,dibawah Subak abian Batur dayang sari Galiukir sebagai penerima bantuan telah melakukan kegiatan Pembangunan Tempat Kandang dan tempat unit pengolahan limbah organik yang ada di wilayah khususnya galiukir,serta diharap mampu menambah pendapatan dari proses pengolahan yang dilakukan tersebut.Disisi lain ternak yang dipelihara mampu menghidupi kebutuhan rumah tangga anggota kelompok.
Salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat khususnya galiukir mau tidak mau harus melirik usaha ternak dan industri rumah tangga,mengingat kondisi lahan yang sempit yang ada saat ini mebuat hasil dari perkebunan kurang mencukupi.
sosialisasi uppo

This slideshow requires JavaScript.

Peningkatan Mutu JALAN

DESAKEBONPADANGAN,

Beberapa ruas jalan yang dalam kondisi rusak saat ini mulai tersentuh perbaikan oleh dinas PU tabanan,saat ini pengerjaan masih berlangsung yang mana masih dalam pengerjaan drainase,kendala musim hujan agak menghambat jalanya pekerjaan, waktu apalagi saat baru selesai beberapa tahap sudah terguyur hujan hingga membuat pasangan yang sudah selesai kembali rusak.Pembuatan saluran air itu lebih terfokus pada wilayah pemukiman yang kami harapkan,karena bertujuan untuk menciptakan suasana lingkungan pemukiman yang bersih.Sayangnya ada saja masyarakat yang masih terlihat tidak memberikan saluran air depan rumahnya untuk dibuatkan saluran baru,singkatnya waktu yang ada untuk pelaksanaan kegiatan tersebut membuat jg waktu sosialisasi kurang sempurna ke masyarakat.

sedang perbaikan

peningkatan mutu jalan

Desakebonpadangan,

pkk asal pupuan

518 hut tabanan

dalam hut kota yang ke 5118 ini desa kebonpadangan berparrtisifasi dalam beberapa kegiatan,salah satunya peran pkk diacara pendet ,dan pemeriksaan kesehatan pencegahan kanker rahim..

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.